𝐁𝐚𝐭𝐚𝐦 – Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Transisi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintahan Digital (PEMDI), Rabu (13/8/2025). Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Hang Nadim Lantai IV Kantor Wali Kota Batam ini dibuka langsung oleh Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.
Dalam sambutannya, Wali Kota Amsakar Achmad menegaskan bahwa percepatan transformasi digital adalah kebutuhan mendesak bagi seluruh perangkat daerah. Menurutnya, pola kerja lama yang mengandalkan cara-cara konvensional sudah tidak relevan untuk menghadapi tantangan zaman.
“Sekarang kita kini memasuki era digitalisasi. Cara-cara konvensional sudah tidak relevan untuk dilakukan, dan harus beralih ke metode yang memanfaatkan teknologi informasi,” ujar Amsakar di hadapan para peserta.
Ia menekankan bahwa digitalisasi tidak hanya menyangkut penggunaan teknologi, tetapi juga pembentukan budaya kerja baru yang lebih adaptif, cepat, dan berbasis data.
“Digitalisasi teknologi informasi harus menjadi pola sikap, pola tindak, dan gaya hidup kita di masa sekarang, karena siapa yang tidak mampu melakukan adaptasi pasti akan tersisihkan,” tegasnya.
Menurutnya, fakta perkembangan teknologi informasi menunjukkan bahwa percepatan adaptasi adalah kunci agar pemerintah daerah tetap relevan di tengah perubahan global yang pesat.
Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber, Tony S. Susanto, Ph.D., yang merupakan Dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya sekaligus Tim Ahli Kementerian PANRB. Tony menjelaskan bahwa digitalisasi bukan sekadar penggunaan teknologi, tetapi juga strategi untuk mencapai program prioritas kepala daerah berbasis data.
“Intinya, digitalisasi adalah bagaimana mencapai 15 program prioritas Wali Kota dengan memanfaatkan teknologi dan data,” jelasnya.
Selanjutnya, Kepala Dinas Kominfo Kota Batam, Rudi Panjaitan melaporkan, tahun ini nilai Indeks SPBE Kota Batam mencapai 3,77 dengan kategori Sangat Baik, tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau dan masuk lima besar di Pulau Sumatera.
“Kami juga akan segera membentuk tim untuk mempercepat akselerasi dan mengatasi kendala dalam pelaksanaan kebijakan SPBE, sehingga tata kelola manajemen dan layanan dapat berjalan optimal,” tutupnya.
