𝐁𝐚𝐭𝐚𝐦 – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menghadiri kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilihan Umum bersama Mitra Kerja Bawaslu dengan tema “Rekonstruksi Hukum Pemilu dalam Skema Pemilu Terpisah: Tantangan Penegakan Hukum dan Peran Strategis Bawaslu” di Harris Resort Barelang, Sabtu (6/9/2025).
Dalam sambutannya, Amsakar menegaskan pentingnya integritas dan dukungan sumber daya yang memadai bagi penyelenggara pemilu. Menurutnya, kualitas pemilu yang dihasilkan tidak bisa dilepaskan dari profesionalitas penyelenggara.
“Produk pemilihan umum itu pasti hasilnya hebat kalau penyelenggaranya memiliki integritas dan didukung oleh sumber daya yang memadai. Omong kosong berbicara soal kualitas pemilu kalau penyelenggaranya tidak mendapatkan atensi yang sepatutnya,” ujar Amsakar.
Ia menilai kegiatan ini sangat strategis sebagai upaya bersama meningkatkan kualitas demokrasi dari waktu ke waktu. Selain itu, ia juga menyinggung pentingnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi lembaga penyelenggara pemilu. Amsakar mengungkapkan bahwa Pemko Batam berencana membangun gedung bersama yang bisa dimanfaatkan Bawaslu, KPU, serta instansi vertikal lainnya.
“Baik KPU maupun Bawaslu sama-sama membutuhkan fasilitas yang layak untuk menunjang tugasnya. Karena itu, kami mengambil inisiatif membangun gedung terpadu yang bisa dimanfaatkan bersama, agar pelayanan lebih terintegrasi dan efisien,” jelasnya.
Amsakar juga menekankan bahwa Bawaslu memiliki peran strategis sebagai wasit dalam mengawal kepentingan semua pihak secara adil. “Integritas adalah nomor satu. Bawaslu harus berdiri di tengah, tidak berpihak kepada kepentingan manapun,” tambahnya.
Selain integritas, ia juga menyoroti perlunya inovasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu. Salah satu gagasan yang disampaikan adalah penerapan sistem e-voting dengan teknologi sidik jari, sehingga proses pemilihan lebih sederhana, efisien, dan hemat anggaran.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda menekankan pentingnya memperkuat peran kelembagaan pengawas pemilu dari berbagai sisi.
“Penguatan kelembagaan tidak bisa setengah-setengah. Harus dimulai dari regulasi yang jelas, dukungan penganggaran yang memadai, kualitas sumber daya manusia, hingga kesiapan sarana dan prasarana. Semua ini akan menentukan sejauh mana Bawaslu mampu menjalankan fungsi pengawasannya secara maksimal,” ujarnya.
Acara ini diharapkan menjadi momentum penguatan sinergi antara Bawaslu, KPU, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya demi mewujudkan pemilu yang lebih transparan, adil, dan berkualitas di masa mendatang.
